Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Awan Gelap Omicron Selimuti Utang Tahun Depan

image-gnews
Menteri Keuangan Sri Mulyani bertemu dengan penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) di Boston, Amerika Serikat. Instagram
Menteri Keuangan Sri Mulyani bertemu dengan penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) di Boston, Amerika Serikat. Instagram
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta – Kementerian Keuangan atau Kemenkeu mewaspadai perkembangan virus Covid-19 varian Omicron terhadap APBN, terutama dari sisi pembiayaan utang. Kemenkeu telah memproyeksikan tahun ini rasio utang terhadap Pendapatan Domestik Bruto atau PDB bakal naik menjadi 41,4 persen dari posisi 2020 yang sebesar Rp 38,68 persen.

Sementara tahun depan rasio utang juga diproyeksi masih terus naik menjadi 43,1 persen, sebelumnya akhirnya turun lagi sampai 2025 nanti. Direktur Jenderal Pembiayaan dan Risiko atau DJPPR Kemenkeu, Luky Alfirman, memastikan pemerintah akan merespon cepat perkembangan varian ini untuk mengurangi dampaknya.

“Untuk tahun 2022, dengan pelaksanaan vaksinasi yang sudah cukup tinggi, diharapkan dapat menangkal penularan dan meminimalkan dampak varian Omicron,” kata dia saat dihubungi, Kamis, 30 Desember 2021.

Luky menyebut pembiayaan APBN tahun 2022 akan mengoptimalkan terlebih dahulu sumber-sumber non-utang. Lalu, memanfaatkan utang berbunga murah dari lembaga multilateral dan bilateral, serta sumber pembiayaan pasar secara terukur.

Sebelumnya, laju kenaikan rasio utang tahun ini menjadi 41,4 persen tahui ini telah menuai kritikan dari Wakil Ketua Fraksi Bidang Ekonomi dan Keuangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Ecky Awal Mucharam. Ecky melihat sejak awal tahun Indonesia telah mengalami berbagai masalah perekonomian.

“Kebijakan fiskal, ekonomi dan sektoral perlu untuk diperhatikan kembali oleh pemerintah guna menjamin tujuan bernegara yaitu mewujudkan kesejahteraan rakyat," pungkas Anggota Komisi Keuangan DPR RI tersebut, Rabu kemarin.

Tidak hanya itu, Ecky menyampaikan bahwa dalam konteks Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, utang negara yang mencapai 41,38 persen PDB sudah melebihi porsinya. Ia berujar hal tersebut menimbulkan berbagai pertanyaan seperti apakah sumber dana, postur APBN dan belanja negara benar-benar sehat.

Sementara itu, peneliti Center of Macroeconomics and Finance INDEF Riza A. Pujarama menyoroti beberapa aspek lain dalam pembiayaan utang dalam beberapa tahun terakhir. Salah satunya, Riza menyebut indikator kesinambungan fiskal dan utang cenderung meningkat dalam lima tahun terakhir. “Hal ini menunjukkan peningkatan risiko,” kata dia.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

14 menit lalu

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto mengecek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, Senin (18/3/2024), yang direncanakan menjadi lokasi upacara HUT Ke-79 RI pada 17 Agustus 2024. ANTARA/HO-Biro Humas Setjen Kemhan RI.
Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

Presiden terpilih Prabowo Subianto membeberkan strategi Pemerintah untuk membiayai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).


PKS Bakal Umumkan Nama yang Diusung di Pilkada Jakarta pada Juni

2 jam lalu

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (14/3/2024). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi.
PKS Bakal Umumkan Nama yang Diusung di Pilkada Jakarta pada Juni

PKS bakal mengumumkan nama yang mereka usung di Pilkada Jakarta sekitar satu sampai dua bulan lagi.


TImbulkan Opini Negatif Masyarakat, Pakar Nilai Informasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke Publik Tak Rinci

17 jam lalu

Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Askolani, memaparkan peran penting lembaganya bagi perekonomian kepada media di tengah ramai kecaman masyarakat di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 15 Mei 2024. TEMPO/Ilona
TImbulkan Opini Negatif Masyarakat, Pakar Nilai Informasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke Publik Tak Rinci

Pakar menilai komunikasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada publik belum optimal, kerap memicu opini negatif masyarakat


Faisal Basri Prediksi Dua Pos Anggaran yang Bakal Dialihkan untuk Program Makan Siang Gratis

21 jam lalu

Faisal Basri diwawancara di Gedung Tempo Media Jakarta, 4 Maret 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Faisal Basri Prediksi Dua Pos Anggaran yang Bakal Dialihkan untuk Program Makan Siang Gratis

Ekonom senior Faisal Basri memprediksi dua sumber anggaran yang kemungkinan dapat dialihkan untuk mendanai makan siang gratis


Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

22 jam lalu

Ilustrasi rapat di DPR. Dok.TEMPO/Fakhri Hermansyah
Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

Hari ini, Rapat pleno Baleg DPR menyepakati pengambilan keputusan atas hasil penyusunan revisi UU Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR.


Kemenkeu Berhentikan Kepala Bea Cukai Purwakarta, Berikut Profil Rahmady Effendy dan Kasusnya Soal LHKPN

1 hari lalu

Kepala Bea Cukai Purwakarta, Rahmady Effendy Hutahaean. bcpurwakarta.beacukai.go.id
Kemenkeu Berhentikan Kepala Bea Cukai Purwakarta, Berikut Profil Rahmady Effendy dan Kasusnya Soal LHKPN

Kepala Bea Cukai Purwakarta Effendy Rahmady dituduh melaporkan hartanya dengan tidak benar dalam LHKPN. Apa yang membuatnya diberhentikan Kemenkeu?


PKS Menjelang Pilkada 2024, Membuka Peluang Koalisi hingga Berikrar di Depok

1 hari lalu

Logo baru PKS. dok.Panitia Munas PKS
PKS Menjelang Pilkada 2024, Membuka Peluang Koalisi hingga Berikrar di Depok

Menjelang Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mempersiapkan calon-calon yang akan diusung


Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

1 hari lalu

Warga menunjukan tulisan penolakan politik uang saat Bawaslu On Car Free Day pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di depan gedung Bawaslu, Jakarta, Minggu 28 Maret 2024. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak
Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.


Staf Sri Mulyani Beberkan Rencana Perbaikan Bea Cukai, Apa Saja?

1 hari lalu

Yustinus Prastowo, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis dalam diskusi Ngobrol @Tempo bertajuk
Staf Sri Mulyani Beberkan Rencana Perbaikan Bea Cukai, Apa Saja?

Yustinus Prastowo mengatakan Kementerian sudah menyiapkan beberapa rencana untuk menangani masalah di Bea Cukai.


Alasan Bey Triadi Machmudin Tolak Pinangan Demokrat Maju di Pilkada Jabar 2024

1 hari lalu

Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin. ANTARA/Ricky Prayoga
Alasan Bey Triadi Machmudin Tolak Pinangan Demokrat Maju di Pilkada Jabar 2024

Partai Demokrat menilai Bey Triadi Machmudin sebagai figur potensial untuk Pilkada Jabar 2024.